Prof. Sarsintorini Putra, SH., MH
Ketua Program Studi
Dr. Mashari, SH., MHum
Wakil Ketua Bidang Akademik
Dr. Sri Mulyani, SH., MHum
Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum
Dr. Johan Erwin, SH., MH
Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan

 

Mengaplikasikan Pancasila untuk Kesejahteraan Rakyat

Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang menggelar seminar nasional dengan tema eksistensi program doktor ilmu hukum (PDIH) dalam membangun sistem hukum nasional yang berbasis nilai-nilai Pancasila, di Wisma Perdamaian, Semarang, Kamis (26/1).

Acara yang dibuka Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo itu menghadirkan pembicara, Prof Dr Sudjito SH MSi dari FH UGM Yogyakarta, FX Adji Sameko dari FH Undip, Bupati Kudus Musthofa SE MM, Prof Dr Sarsintorini Putra SH MH dari Untag, serta Dr Refly Harun SH MH LLM. Pada acara yang dihadiri praktisi, akademisi, mahasiswa, serta birokrat itu, Gubernur menyatakan menyambut baik seminar tersebut.

Menurut Ganjar, penting untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya musyawarah dalam pengambilan keputusan sesuai konsep keterwakilan. Sementara itu, Bupati Kudus, Musthofa memaparkan berbagai upayanya mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila untuk kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan pelayanan pada masyarakat. ‘’Pancasila akan selalu relevan bagi bangsa Indonesia. Komunikasi yang selalu kami bangun dengan masyarakat dan berbagai upaya menyejahterakan rakyat adalah salah satu wujud nyata pengamalan Pancasila, ” kata Musthofa.

Izin IMB Gratis

Menurut dia, merealisasikan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, antara lain dengan memberikan kebijakan menggratiskan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk semua tempat ibadah agama yang diakui di Indonesia. ”Tempat ibadah seperti masjid dan gereja serta tempat ibadah agama lainnya, yang sudah berdiri dan belum memiliki IMB maka kita bantu dan digratiskan,” terang Musthofa.

Adapun kepada para guru yang ada di Kudus, Musthofa berpesan agar siswa SD, SMP, dan SMA untuk dipastikan menghafal Pancasila. Karena kalau hafal saja tidak bisa, jangan harap bisa mengamalkannya. Senada dengan Bupati Kudus, Refly Harun mengatakan, Pancasila bukan sebuah ideologi yang sudah jadi, tetapi akan selalu kompatibel diterapkan bagi bangsa Indonesia. Untuk itu perlu untuk terus diuji dan diimplementasikan dalam kehidupan. ”Pancasila bukan ideologi eksklusif, tetapi inklusif. Yaitu terbuka namun memiliki ciri khas,” kata Refly.

Sementara itu, Sudjito mengatakan, pendidikan hukum jangan hanya mencetak sarjana hukum saja. Melainkan melahirkan pakar-pakar hukum untuk membangun sistem hukum nasional yang kini dinilainya kurang sempurna mengaplikasikan nilai Pancasila.

Sekretariat Prodi

  • Jl. Pemuda 70 Semarang 5013
  • Telp/Fax 024 – 86400797.
  • Hari/Jam kerja : Senin s/d Sabtu
  • Waktu: Setiap jam kerja

Rekening

No. rekening: BNI 0888170845
an. PDIH UNTAG SEMARANG

Kontak Person

  • Dr. Mashari, SH., MHum (081 390 887 335)
  • Dr. Sri Mulyani, SH., MHum (081 226 870 968)

Data Kunjungan

Hari iniHari ini12
KemarinKemarin47
Minggu iniMinggu ini256
Bulan iniBulan ini878
TotalTotal23162